Dinas Pendidikan Kota Pontianak - News: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
5.png
Persiapan Pelaksanaan PPG dalam ... 274
Upacara Hari Pramuka 336
Undangan Peserta Karang Pamitra ... 406
Juknis PPDB 2019 356
Undangan Peserta KTI Tahun 2019 694
2019 Informasi PPDB 596
2019 Brosur PPDB 514
2019 Formulir PPDB SMP 604
Pedoman Penetapan Peserta Sertif... 37487
PPDB 2014 Informasi SMA 19202
PPDB 2014 Informasi SMP 19033
Panduan Pengelolaan Data GTK dan... 17281
PPDB 2014 Juknis 16937
Verifikasi Data Guru Calon Peser... 16340
Instrumen Akreditasi PAUDNI 2014 16167
Juklak FLS2N 2016 jenjang dikdas 15666
ppdb 2015 Alur Pendaftaran 15117
Instrumen Pengajuan NIPTK 14280
Navigation
Organisasi
- STRUKTUR ORGANISASI
- VISI DAN MISI
- RENSTRA 2015-2019
- MOTTO
- 5 S
- BUDAYA KERJA
- CARA PENGADUAN
- PENGADUAN MASYARAKAT
- KODE ETIK PEGAWAI
- KONTAK BIDANG
PPDB Sistem Online 2019





Form SchoolMap 2018





Mekanisme Pengajuan NPSN NISN dan NUPTK











Last Seen Users
21.09.19
rahmansyah
22:59:38
offline
10.09.19
ramadhan
1 minggu
offline
10.09.19
Dany
1 minggu
offline
16.08.19
AhmadSa...
5 minggu
offline
01.08.19
nazaruddin
7 minggu
offline
26.06.19
Rahmad
12 minggu
offline
27.05.19
dardiri
16 minggu
offline
21.11.18
zulfikar
43 minggu
offline
14.09.18
adinata
53 minggu
offline
12.07.18
AbdulMuis
62 minggu
offline
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan? yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi.

SPM mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik. Maka diharapkan dalam waktu tiga tahun atau pada tahun 2013 seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah melaksanakan SPM.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ?ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

SPM Pendidikan meliputi layanan-layanan:

  • yang merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi);
  • yang merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama - karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota).

SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing.

SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).?  Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM. Sehingga diharapkan semua kabupaten/kota telah mencapai SPM pada tahun 2014

 

Download Permendiknas No.15 Tahun 2010

· ramadhan on March 09 2011 · In Berita · 0 Comments · 35917 Reads ·Print
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
SOP
- PELAYANAN TAMU
- SURAT MASUK
- SURAT KELUAR
- KENAIKAN PANGKAT
- KENAIKAN GAJI BERKALA
- USULAN IZIN/TUGAS BELAJAR
- PENGURUSAN CUTI PNS
- FORMASI DAN BAZEETING PNS
- PELAYANAN PENERBITAN SPT
- PENGUSULAN DIKLAT
- PENGUSULAN SATYA LENCANA
- PENGUSULAN PNS TELADAN
- HUKUMAN DISIPLIN PNS
- MUTASI PNS APS
- MUTASI PNS NON APS
- STATUS CPNS KE PNS
- MUTASI SISWA MASUK
- MUTASI SISWA KELUAR
- LEGALISIR IJAZAH
- IZIN OPERASIONAL SD/SMP
- PERIJINAN LEMBAGA PNFI
Services OnClick




UNIT LAYANAN





BIDANG PNFI



INTRANET










IP Anda
IP