Dinas Pendidikan Kota Pontianak - News: Pontianak Raih Penghargaan LPPKS Nasional
1.png
Persiapan Pelaksanaan PPG dalam ... 186
Upacara Hari Pramuka 325
Undangan Peserta Karang Pamitra ... 397
Juknis PPDB 2019 346
Undangan Peserta KTI Tahun 2019 646
2019 Informasi PPDB 588
2019 Brosur PPDB 506
2019 Formulir PPDB SMP 600
Pedoman Penetapan Peserta Sertif... 37275
PPDB 2014 Informasi SMA 19202
PPDB 2014 Informasi SMP 19031
Panduan Pengelolaan Data GTK dan... 17233
PPDB 2014 Juknis 16937
Verifikasi Data Guru Calon Peser... 16335
Instrumen Akreditasi PAUDNI 2014 16163
Juklak FLS2N 2016 jenjang dikdas 15654
ppdb 2015 Alur Pendaftaran 15111
Instrumen Pengajuan NIPTK 14278
Navigation
Organisasi
- STRUKTUR ORGANISASI
- VISI DAN MISI
- RENSTRA 2015-2019
- MOTTO
- 5 S
- BUDAYA KERJA
- CARA PENGADUAN
- PENGADUAN MASYARAKAT
- KODE ETIK PEGAWAI
- KONTAK BIDANG
PPDB Sistem Online 2019





Form SchoolMap 2018





Mekanisme Pengajuan NPSN NISN dan NUPTK











Last Seen Users
10.09.19
ramadhan
1 minggu
offline
10.09.19
Dany
1 minggu
offline
16.08.19
AhmadSa...
4 minggu
offline
06.08.19
rahmansyah
6 minggu
offline
01.08.19
nazaruddin
6 minggu
offline
26.06.19
Rahmad
12 minggu
offline
27.05.19
dardiri
16 minggu
offline
21.11.18
zulfikar
43 minggu
offline
14.09.18
adinata
52 minggu
offline
12.07.18
AbdulMuis
61 minggu
offline
Pontianak Raih Penghargaan LPPKS Nasional

Kiprah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam memajukan dunia pendidikan terus terukir melalui prestasi-prestasi tingkat nasional. Setelah beberapa penghargaan di bidang pendidikan diantaranya “Ki Hajar Award” dan Guru SMP Teladan se-Indonesia, kembali Kota Pontianak diganjar penghargaan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI lantaran dinilai mampu memberdayakan guru secara swadaya untuk dijadikan sebagai kepala sekolah (kepsek). Hasil ini diraih setelah melalui seleksi pembinaan kepsek oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada kepada daerah yang mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. “Kedepan diharapkan dalam penempatan seleksi guru untuk mengikuti pemberdayaan dan pembinaan menjadi kepala sekolah dapat lebih independen. Sebab seleksi yang dilakukan saat ini, bukanlah kewenangan daerah melainkan oleh suatu lembaga yang telah ditunjuk untuk memantau kinerja termasuk kepada pengawas sekolah yang nantinya akan dibiayai oleh Pemkot,” jelasnya, Senin (6/5).

Tahapan seleksi pemberdayaan guru untuk promosi menjadi kepsek, lanjut Mulyadi, dilakukan cukup ketat dan selektif. “Sehingga tidak menjamin kemungkinan yang telah lulus tes dan administrasi dapat mengkuti tes atau pelatihan tahap akhir,” pungkasnya. (jim)

· ramadhan on May 08 2013 · In Berita · 0 Comments · 6859 Reads ·Print
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
SOP
- PELAYANAN TAMU
- SURAT MASUK
- SURAT KELUAR
- KENAIKAN PANGKAT
- KENAIKAN GAJI BERKALA
- USULAN IZIN/TUGAS BELAJAR
- PENGURUSAN CUTI PNS
- FORMASI DAN BAZEETING PNS
- PELAYANAN PENERBITAN SPT
- PENGUSULAN DIKLAT
- PENGUSULAN SATYA LENCANA
- PENGUSULAN PNS TELADAN
- HUKUMAN DISIPLIN PNS
- MUTASI PNS APS
- MUTASI PNS NON APS
- STATUS CPNS KE PNS
- MUTASI SISWA MASUK
- MUTASI SISWA KELUAR
- LEGALISIR IJAZAH
- IZIN OPERASIONAL SD/SMP
- PERIJINAN LEMBAGA PNFI
Services OnClick




UNIT LAYANAN





BIDANG PNFI



INTRANET










IP Anda
IP